BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak di Pendopo Kecamatan Kedungadem pada Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah dengan melibatkan unsur pemerintahan, legislatif, organisasi perempuan, dan masyarakat.
Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro, dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes., menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi. Semua pihak perlu terlibat, mulai dari pemerintah, DPRD, lembaga masyarakat, hingga keluarga,” ujarnya.
Dr. Hernowo juga menyoroti meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menandakan masih banyaknya praktik perkawinan anak.
“Setiap hari ada laporan kekerasan yang masuk. Karena itu, orang tua perlu lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Dunia sekarang sudah berbeda, anak-anak memerlukan perhatian ekstra,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak dengan mendukung anak-anaknya untuk terus melanjutkan pendidikan minimal hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Bapak Ibu, mohon dibantu agar anak-anak kita tetap bersekolah sampai lulus SMA. Jika sudah berusia 19 tahun dan ingin menikah, silakan. Namun kalau masih di bawah usia itu, termasuk kategori perkawinan anak, dan tentu tidak kita harapkan,” tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan nyata terhadap penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Kami akan terus mendorong agar program di sektor ini semakin kuat dan menjangkau hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Agus Dita Pratama, SE., anggota Komisi C lainnya, juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Dinas P3AKB.
“Perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang memerlukan kerja sama semua pihak. DPRD akan selalu mendukung program-program yang berdampak langsung bagi perlindungan perempuan dan anak di Bojonegoro,” tuturnya.
Camat Kedungadem Bayudono Margajelita juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan menegaskan komitmen pemerintah kecamatan untuk terus bersinergi dalam memperkuat sistem perlindungan di wilayahnya.
“Kami siap mendukung langkah-langkah penguatan lembaga layanan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan berkeadilan gender di Kabupaten Bojonegoro.(red)
