BOJONEGORO||TRANSISI NEWS – Komisi D DPRD Bojonegoro menggelar rapat evaluasi kinerja tahun 2024 serta perencanaan program untuk tahun 2025 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Senin (17/2) pukul 13.00 WIB.
Dalam pertemuan ini, berbagai isu lingkungan menjadi sorotan, termasuk pencemaran, pengelolaan sampah, serta upaya penghijauan kawasan hutan.
Anggota Komisi D, Sukur Priyanto, menekankan pentingnya anggaran yang konkret untuk mendukung program lingkungan agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penyerahan apa yang kita lakukan di Bojonegoro harus bisa segera diadaptasi oleh para pemangku kebijakan. Lingkungan hidup tidak boleh dianggap sepele. Kita harus berpikir realistis agar masyarakat merasa nyaman, Bojonegoro menjadi tempat yang layak untuk tinggal dan berusaha, serta menarik minat orang luar untuk datang dan betah di Bojonegoro,” ujarnya.
Ketua Komisi D, Imam Sholikin, menambahkan bahwa diperlukan langkah nyata dari kepala dinas yang baru dalam menangani permasalahan lingkungan, seperti suhu udara yang meningkat akibat hutan gundul serta pencemaran lingkungan yang belum tertangani dengan baik. “Kami ingin ada gebrakan nyata dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik. Harus ada kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Luluk, menegaskan komitmen dalam menangani perubahan iklim dan permasalahan sampah. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir agar upaya pelestarian lingkungan tidak hanya berhenti pada generasi saat ini, tetapi juga berkelanjutan hingga ke anak cucu.
“Kami ingin program ini menjadi bagian dari kesadaran bersama. Misalnya, melalui program Adiwiyata, di mana setiap sekolah memiliki area hijau dan siswa diajarkan untuk memilah sampah. Ini langkah kecil yang berdampak besar,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini, Amin Thohari, Sekretaris Komisi D, mengungkapkan bahwa luas kawasan hutan di Bojonegoro mencapai sekitar 100.000 hektare, namun banyak di antaranya yang gundul, sehingga menyebabkan suhu udara menjadi panas.
“Kami menemukan bahwa berdasarkan Perpres No. 28, anggaran daerah bisa digunakan untuk kawasan hutan. Kami berharap ada langkah inovatif dan kreatif, bukan sekadar meniru program sebelumnya. Ini peluang bagi Bojonegoro untuk kembali menghijaukan hutannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Amin Thohari menyebut adanya 35.000 hektare hutan di Bojonegoro yang tidak dikelola oleh Perhutani, melainkan oleh masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah dapat berperan dalam pengelolaan lahan tersebut untuk kepentingan lingkungan.
Menutup pertemuan, Sukur Priyanto kembali menegaskan bahwa semua program yang telah disepakati harus dijalankan dengan serius.
“Kami ingin semua rencana benar-benar dikaji dan dilaksanakan. Tidak boleh sekadar wacana, tetapi harus ada aksi nyata,” pungkasnya.
Dengan berbagai masukan dan rencana ini, diharapkan langkah konkret dapat segera diambil guna menjaga kelestarian lingkungan di Bojonegoro serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.(sy)
