Papua – Transisinews.com. Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy mencatat dalam sepanjang tahun 2025, situasi hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, terkait Orang Papua Asli senantiasa buruk. Keburukan ini diakibatkan pula oleh keberadaan lembaga negara seperti TNI dan Polri yang belum mampu menempatkan diri sebagai lembaga pengayom rakyat Papua Asli.
Terbukti gelombang pengungsian cukup signifikan di seluruh Tanah Papua. Angka tertinggi terjadi di Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Puncak serta Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua Pegunungan. Juga di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai semua di Provinsi Papua Tengah.” Kata Warinussy Kepada Awak Media Senin 29 Desember 2026
“Serta di kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Tidak terlihat sama sekali peran aparat negara dalam memberi rasa aman dan damai pada masyarakat Papua Asli di kawasan yang menjadi area konflik bersenjata. Banyak rakyat sipil tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti bertemu dan konsultasi dengan para dokter. Di sisi lain rakyat sipil Papua Asli juga mendapat “tekanan” politik dari saudara mereka yang bergerilya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
