Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sinergi ini termasuk jajaran TNI, Polri, serta para relawan penanggulangan bencana agar kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan di lapangan dapat dimaksimalkan. Utamanya untuk kebutuhan urgensi seperti proses evakuasi.
Bupati meminta agar mitigasi juga diarahkan pada penemuan titik sumber air baru di daerah yang kerap mengalami kekeringan. Masalah penurunan tingkat kesuburan tanah di sektor pertanian, serta tantangan di kawasan industri minyak dan gas bumi (oil and gas), khususnya di wilayah Ring 1, juga harus diantisipasi dampak perubahan iklimnya dan unsur tanahnya.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkrit dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat, yang didasarkan pada hasil dokumen kontingensi ini,” pungkas Bupati Wahono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan, penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan wujud nyata komitmen mitigasi bencana di Bojonegoro. Dokumen ini dirancang bukan sekadar sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah panduan taktis yang terukur.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru. (sy/*)
