Disamping itu para Kepala Suku didataran wilayah 7 (tujuh) sub suku Meyakh juga dengan dibantu oleh Dewan Adat dan LP3BH Manokwari dan MRPB akan mendorong lahirnya draft regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manokwari yang mengatur mengenai pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Sehingga ke depan hanya terjadi hubungan hukum diantara pemilik hak Ulayat dengan para investor saja. Sekaligus dicegah untuk terjadi tindakan pungutan liar dari oknum-oknum aparat keamanan yang seringkali diduga meminta “setoran” tanpa dasar hukum dan menimbulkan keresahan di kalangan pemilik modal dan atau pekerja lapangan serta operator alat berat.
Karena mendapat respon positif dari Bupati Manokwari Hermus Indouw, maka Dewan Adat 7 (tujuh) sub Suku Meyakh dan LP3BH Manokwari segera mendorong draft perda usaha pertambangan rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari untuk dibahas hingga disahkan dalam waktu dekat ini. Sehingga diharapkan masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam sendiri dengan kerjasama dengan investor yang dilakukannnya dengan memenuhi asas hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Indoesia. Tutup Warinussy,
