Aksi keenam adalah menajemen data, yakni data cakupan intervensi esensial yang diinput di aplikasi dan telah dipetakan masing-masing indikator. Upaya perbaikan data ini dilakukan melalui pemutakhiran data keluarga berisiko stunting, yang mendapat pendampingan berdasarkan EPPBGM Per Bulan Timbang Februari 2024.
“Berdasarkan SSGI 2022 dan SKI 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan 10.2 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, aksi ketujuh adalah pengukuran dan publikasi. Hasil audit stunting, faktor determinan penyebab stunting terbanyak adalah pola asuh yang diukur oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan antropometri setiap bulan. Telah ada publikasi pada Satu Data Bojonegoro, publikasi lewat pertemuan evaluasi hasil penimbangan pada bulan timbang (Pebruari dan Agustus), publikasi melalui baliho di 23 titik lokasi, dan publikasi data melalui e- PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
“Juga yang gencar dilakukan adalah publikasi data melalui halaman Web Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan media,” jelasnya.
Sementara itu, aksi kedelapan adalah review kinerja tahunan, capaian realisasi anggaran. Di Dinas Kesehatan telah ada penyusunan modul penggunaan APB Desa dalam percepatan penurunan stunting. Di DP3AKB terdapat optimalisasi peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pendampingan keluarga berisiko stunting. Sedang dari DPMD terdapat optimalisasi pemanfaatan APB Desa dan monitoring evaluasi serta optimalisasi KPM. Dan dari Dinas Kominfo terdapat optimalisasi pemanfaatan multimedia seperti radio dan videotron dalam upaya perubahan perilaku masyarakat.
“Best practice percepatan penurunan stunting yakni pihak swasta, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat, dan juga media,” ujarnya.
Selain itu, TPPS Terintegrasi juga telah melakukan upaya penguatan Sumber daya, manajemen data, kolaborasi stakeholder, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan inovasi yang baik.
“Karena faktor determinan penyebab stunting terbesar adalah pola asuh oleh nenek, maka Dinas Kesehatan mereplikasi di 34 puskesmas, yakni dengan program CENTING EMAS DOK’E (Cegah Stunting melalui Edukasi Masyarakat dengan Kelas Dok’e). Ini mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan tempat khusus dan tidak membutuhkan pembiayaan yang besar serta dapat diperoleh dari swadaya masyarakat,” pungkasnya.
