Lebih lanjut, Sutikno yang juga dari Komisi B ini menyampaikan bahwa dukungan terhadap sektor pertanian bukan hanya soal pupuk, tapi juga mencakup edukasi petani, penyuluhan pertanian modern, hingga akses pasar dan perlindungan harga hasil panen.
“Kita tidak bisa bicara kedaulatan pangan kalau kebutuhan dasar petani seperti pupuk saja masih sulit dijangkau. Saya mengapresiasi Mas Bupati Setyo Wahono yang menjadikan ini sebagai program prioritas, dan kami akan kawal bersama-sama,” tambahnya.
Beberapa waktu lalu, untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk dan menghindari kelangkaan musim tanam, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Komisi B melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu distributor.
Sidak ini sebagai langkah serius DPRD dalam merespons keluhan petani, juga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan potensi permainan harga di lapangan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi gudang, sistem distribusi, serta stok yang tersedia. Ini bagian dari komitmen kami untuk mengawal hak-hak petani, agar tidak ada penyimpangan di jalur distribusi pupuk,” tegas Sutikno.
Harapan petani kini bertumpu pada realisasi kebijakan ini di lapangan. Dengan dukungan legislatif dan eksekutif yang solid, Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu menjadi contoh daerah agraris yang sukses dalam memberikan perhatian nyata kepada petani dan ketahanan pangan lokal.
Musim tanam adalah momentum penting. Saatnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk memastikan petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk, demi panen yang melimpah dan kehidupan yang lebih sejahtera. (Sy)
