Namun pada tahun anggaran 2026 ini, Bojonegoro justru berhasil menjadi pionir kelancaran administrasi di awal tahun dibanding kabupaten lain.
Selain faktor kecepatan, SPSI juga menyoroti sistem regulasi penyaluran tahun ini yang dinilai jauh lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh buruh pabrik rokok.
Meski secara nominal per individu mengalami penyesuaian dibanding tahun lalu, yakni sebesar Rp875.000, sistem kali ini memastikan tidak ada buruh yang gigit jari atau terlewatkan.
”Walaupun nominalnya berbeda dari tahun kemarin, tetapi tahun ini Alhamdulillah semuanya dapat. Tahun lalu ada ratusan pekerja yang memang tidak dapat, walau nominalnya Rp1.800.000 tapi tidak merata. Kalau tahun ini merata Rp875.000, semuanya dapat. Alhamdulillah,” jelasnya terperinci.
Keberhasilan penyaluran yang cepat dan tepat sasaran ini dinilai sebagai buah dari komunikasi serta sinergi yang sehat antara pihak korporasi, serikat pekerja, dan jajaran eksekutif daerah.
”Terima kasih sekali lagi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Ibu Nurul selaku Wakil Bupati. Terima kasih kepada Pak Bupati, dan Kepala Dinsos, karena kerja sama kami dari pihak perusahaan, Serikat, maupun pemerintah berjalan dengan sangat baik. Tanggapannya luar biasa. Terima kasih sekali untuk Kabupaten Bojonegoro, maju terus!” pungkas Anis.(red)
