Dana APBD Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, terancam sia-sia jika proyek ini terus dibiarkan terbengkalai.
Pihak terkait, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selaku satuan kerja yang bertanggung jawab, perlu memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait mandeknya proyek ini. Namun, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan media ini saat dihubungi Kamis (20/3) yang lalu hingga per hari ini Jum’at (28/3).
Salah satu pengamat program pemerintahan AR (35) warga Kecamatan Sumberrejo mengatakan, bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsultan pengawas menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan langkah selanjutnya.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkikis akibat proyek mangkrak yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” Ujarnya.
Lanjutnya Ia mengatakan masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian, serta yang terpenting, realisasi rumah sakit onkologi yang sangat mereka butuhkan.
“Kegagalan proyek ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, namun juga menyangkut harapan dan kesehatan masyarakat,” Tegasnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas dan transparan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan.
AR juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja konsultan pengawas dan memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan.
“Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang proyek ini, dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan,” Tegas AR menutup perbincangan. (Sy)
