BOJONEGORO||TRANSISINEWS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus bergerak taktis dalam memperkuat benteng ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka kerentanan gizi.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui agenda Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan strategis ini dikolaborasikan secara apik dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dipusatkan di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kamis (18/6/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam arahannya menegaskan bahwa sektor pertanian dan kesehatan merupakan pilar arus utama (mainstream) pembangunan daerah Bumi Angling Dharma.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh mengurai benang kusut problem klasik petani dari hulu hingga hilir—mulai dari ketersediaan air irigasi, distribusi pupuk, penyediaan bibit unggul, hingga menjaga stabilitas harga jual pasca-panen demi mendongkrak kesejahteraan petani.
Perhatian spartan pemkab di sektor agro ini pun berbuah manis.
Nurul membeberkan lompatan besar produksi padi Bojonegoro yang sebelumnya berada di angka 710 ribu ton per tahun, kini melonjak tajam menjadi 864 ribu ton, atau mengalami surplus penambahan sekitar 154 ribu ton.
“Melalui capaian signifikan ini, Kabupaten Bojonegoro sukses naik peringkat, dari posisi ketiga kini bertengger di peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur,” ujar Wabup Nurul Azizah disambut aplaus warga.
Di samping memacu produktivitas makro, Wabup Nurul menambahkan bahwa program intervensi ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian negara dalam menyangga pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok balita yang bermukim di wilayah berkategori rentan pangan.
Spesifik di wilayah Kecamatan Bubulan, terdapat 43 balita yang tercatat sebagai penerima manfaat langsung.
Ia menaruh harapan besar agar sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, Perum Bulog, pelaku UMKM, hingga otoritas kesehatan—dapat terus diakselerasi.
Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas isi piring masyarakat, tetapi sekaligus menjadi momentum bagi komoditas UMKM lokal untuk naik kelas dan memutar roda ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, dalam laporan teknisnya menjelaskan bahwa program jaring pengaman ini tidak asal sasar, melainkan dikunci berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
”Secara akumulatif, terdapat 267 balita dari 24 desa yang tersebar di 9 kecamatan menjadi lokus penerima manfaat intervensi kerentanan pangan tahun ini. Masing-masing balita disokong paket bantuan berupa 20 kilogram beras premium dan dua paket produk olahan ikan guna mendongkrak asupan gizi protein keluarga,” urai Zaenal.
Guna meredam fluktuasi harga bahan pokok di pasaran, pelaksanaan operasi pasar lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dikeroyok bareng oleh DKPP, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Perum Bulog Subdivre, serta deretan pelaku UMKM pangan lokal yang menjajakan kebutuhan pokok di bawah harga pasar konvensional.
Tak hanya urusan perut, aspek kesehatan fisik warga juga disentuh secara instan.
Di lokasi yang sama, masyarakat Desa Clebung dan sekitarnya berbondong-bondong memanfaatkan posko Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang difasilitasi oleh tim medis dari Puskesmas Bubulan.
Melalui integrasi program ketahanan pangan, pemenuhan gizi balita, dan layanan kesehatan dasar ini, Pemkab Bojonegoro optimis dapat melahirkan generasi emas yang sehat sekaligus mempertahankan statusnya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur. (*/red)
