Spesifik di wilayah Kecamatan Bubulan, terdapat 43 balita yang tercatat sebagai penerima manfaat langsung.
Ia menaruh harapan besar agar sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, Perum Bulog, pelaku UMKM, hingga otoritas kesehatan—dapat terus diakselerasi.
Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas isi piring masyarakat, tetapi sekaligus menjadi momentum bagi komoditas UMKM lokal untuk naik kelas dan memutar roda ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, dalam laporan teknisnya menjelaskan bahwa program jaring pengaman ini tidak asal sasar, melainkan dikunci berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
”Secara akumulatif, terdapat 267 balita dari 24 desa yang tersebar di 9 kecamatan menjadi lokus penerima manfaat intervensi kerentanan pangan tahun ini. Masing-masing balita disokong paket bantuan berupa 20 kilogram beras premium dan dua paket produk olahan ikan guna mendongkrak asupan gizi protein keluarga,” urai Zaenal.
Guna meredam fluktuasi harga bahan pokok di pasaran, pelaksanaan operasi pasar lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dikeroyok bareng oleh DKPP, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Perum Bulog Subdivre, serta deretan pelaku UMKM pangan lokal yang menjajakan kebutuhan pokok di bawah harga pasar konvensional.
Tak hanya urusan perut, aspek kesehatan fisik warga juga disentuh secara instan.
Di lokasi yang sama, masyarakat Desa Clebung dan sekitarnya berbondong-bondong memanfaatkan posko Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang difasilitasi oleh tim medis dari Puskesmas Bubulan.
Melalui integrasi program ketahanan pangan, pemenuhan gizi balita, dan layanan kesehatan dasar ini, Pemkab Bojonegoro optimis dapat melahirkan generasi emas yang sehat sekaligus mempertahankan statusnya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur. (*/red)
