Salah satu tantangan utama di internal daerah yang wajib diintervensi secara serius saat ini adalah masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah di sejumlah kantong wilayah Bojonegoro.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Setyo Wahono meminta jajaran pengurus Dewan Pendidikan yang baru dilantik untuk mengambil peran lebih agresif dan turun ke lapangan dalam memetakan rincian persoalan pendidikan hingga ke tingkat desa.
Hasil validasi data dan pemetaan itu nantinya diharapkan mampu menjadi instrumen rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Di samping itu, Dewan Pendidikan juga diproyeksikan menjadi jembatan komunikasi yang responsif antara pemerintah daerah, wali murid, institusi sekolah, hingga elemen sektor swasta.
Fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga ini harus dimaksimalkan untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan agar berjalan akuntabel, sekaligus aktif memberikan rekomendasi strategis ke meja kepala daerah.
Melalui pengukuhan kepengurusan baru ini, Pemkab Bojonegoro berharap konvergensi dan kolaborasi dalam dunia pendidikan dapat berjalan semakin solid.
Sinergi ini ditargetkan mampu menelurkan berbagai terobosan kebijakan yang berpihak pada masa depan peserta didik, guna mencetak generasi Bojonegoro yang cerdas, berkarakter, memiliki daya saing global, namun tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.(red/pim)
