Apakah ada celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara?
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan klarifikasi dan penjelasan yang memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Dengan demikian, publik dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kasus ini dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara di masa depan.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro belum memberikan tanggapan terkait kasus ini.
Publik berharap agar BPKAD dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan yang memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab ASN dalam pengelolaan aset negara.
Apakah ASN telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam pengelolaan aset negara?
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan aset negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara di masa depan.
Dengan demikian, publik dapat memperoleh jaminan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan transparan.(sy)
