Papua PB- Transisinews.com. Nasip Hak Orang Asli Papua (OAP) Yang Kini dugaan Dihianati, Dalam Perjanjian Tertulis Bersama CV ALCO Timber Irian, Diduga melanggar Kesepakatan Bersama,
Hasil kesepakatan Masyarakat Adat dan Pihak CV ALCO Timber Dihadiri langsung pihak Pemerintah Daerah, tidak lain adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Pihak Terkait, Beberapa Waktu Lalu Di Hotel Waigo Splash, Kota Sorong.
Pertemuan Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut Pada Jumat 27 Mei 2022 dan tentunya Menghasilkan 6 Poin, dalam Surat perjanjian yang Ditandatangani, tujuannya saat itu menjadi Kesepakatan yang Bersifat aturan UU Yang Sah, Tuntutan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Kepada Manajemen PBPHH CV ALCO TIMBER IRIAN Group.
Salah satu rumusan yang disepakati adalah menaikan harga jual kayu dari masyarakat adat kepada PBPHH CV. Alco Timber Irian dari sebelumnya Rp4.200.000 menjadi Rp4.500.000.
Poin kedua dalam kesepakatan yang juga ditangani oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh Henoch B. Setiawan, Sisyanto, dan Fiktor Asmuruf itu menyepakati dana kompensasi sebesar Rp100.000 per meter kubik akan dikelola oleh Yayasan LMA Mimate.
Sedangkan pada poin ketiga kesepakatan, masyarakat adat diberi ruang kelola dalam melakukan pemungutan hasil hutan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat adat melalui skema Perhutanan Sosial dan izin dah lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Untuk poin selanjutnya, terkait dengan perizinan pengelolaan hutan adat sesuai dengan wilayah adat masing-masing.
