SURABAYA||TRANSISI NEWS-Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding Pertamina untuk periode 2018-2023.
Menanggapi hal ini, Ketua Harian YALPK GROUP, Bramada Pratama Putra, S.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Ia menyatakan bahwa jika para tersangka terbukti bersalah, mereka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Menurut pria yang akrab disapa Bramada ini, Pertamina sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang vital bagi perekonomian Indonesia harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
