Aparat penegak hukum setempat disebut turut menaruh kecurigaan terhadap jenis solar yang terbakar.
Solar tersebut diduga merupakan BBM subsidi, yang secara aturan tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha atau proyek komersial.
Beberapa sumber menyebutkan, aparat mempertanyakan kelengkapan dokumen pengadaan BBM, termasuk Delivery Order (DO) dari Pertamina serta masa berlaku dokumen tersebut.
Bahkan muncul kekhawatiran bahwa pihak pelaksana proyek hanya mengantongi surat rekomendasi, bukan dokumen resmi pembelian BBM non subsidi sebagaimana ketentuan.
“Solar subsidi seharusnya tidak boleh digunakan untuk usaha. Yang dikhawatirkan, hanya dikasih surat rekomendasi, bukan DO resmi,” ungkap salah satu APH yang namanya tidak boleh disebutkan dulu demi kepentingan penyelidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Jaya Etika Beton terkait dugaan penggunaan BBM subsidi tersebut.
Sementara itu, aparat masih melakukan pendalaman guna memastikan penyebab kebakaran sekaligus menelusuri legalitas BBM yang tersimpan di lokasi proyek.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keselamatan kerja, kepatuhan hukum, serta dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah. (Red/*)
