“yang memperlihatkan dampak sosial dan ekologis yang semakin dalam. Kriminalisasi warga Maba Sangaji serta penolakan warga di Pulau Obi dan Halmahera hanyalah sebagian contoh dari konflik agraria dan lingkungan yang sering diabaikan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan gubernur Sherly Djoanda
Gurita bisnis pertambangan milik Sherly Djoanda dan keluarganya menurut JATAM dapat memunculkan isu konflik kepentingan antara jabatan politik dan kepemilikan perusahaan tambang. “Potensi pelanggaran kepentingan muncul dari tumpang tindih kewenangan eksekutif dan kepentingan ekonomi.Secara hukum,
pelanggaran etika dan potensi konflik kepentingan muncul karena rangkap jabatan kepala daerah sebagai pengurus atau pemegang saham perusahaan swasta. UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, dan Peraturan KPK menegaskan larangan konflik kepentingan dan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Praktik semacam ini berisiko melanggar aturan formal dan merusak kepercayaan publik.” tulis JATAM dalam laporannya dilansir, Kamis 30 Oktober 2025.
