JOMBANG||TRANSISI NEWS-Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, demokrasi dalam kehidupan sehari-hari Berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, Mengajukan petisi, Berpartisipasi dalam kerja sama pengambilan keputusan, Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, namun dalam faktanya terkadang masyarakat tidak diizinkan untuk mendapatkan keterbukaan publik.
Kali ini keterbukaan informasi publik sangat sulit di dapatkan oleh masyarakat Jombang dikarenakan Sejumlah Awak Media di Kabupaten Jombang mengalami perlakuan kurang menyenangkan ‘hadangan’ saat hendak meliput serah terima jabatan Bupati Jombang 2025-2030 yang berlangsung di Gedung DPRD Jombang, Rabu malam, 5 Maret 2025.
Insiden ini menyoroti masalah Demokrasi keterbukaan informasi publik dan pembatasan akses yang dialami oleh jurnalis, khususnya wartawan dari media elektronik dan online.
Wartawan yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Wartawan Jombang SWJ dan IWOI melaporkan bahwa mereka terhambat oleh kebijakan super ketat yang diterapkan oleh petugas keamanan (Satpam) di pintu gerbang DPRD. Para wartawan yang tidak membawa ID card khusus yang dikeluarkan oleh sekretariat dewan tidak diizinkan masuk, meskipun acara serah terima jabatan tersebut adalah kegiatan publik yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh media.
Salah satu petugas Satpam yang berjaga di lokasi acara mengatakan, “Maaf, kalau tidak membawa ID card tidak boleh masuk,” ketika beberapa wartawan mencoba memasuki gedung untuk meliput. Keputusan ini membuat beberapa wartawan tertahan di luar gedung, tidak bisa melakukan tugas jurnalistiknya dengan baik.
Perwakilan Solidaritas Wartawan Jombang (SWJ) dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Jombang sangat menyayangkan tindakan yang dinilai sangat offer tersebut dan menyatakan bahwa pembatasan akses bagi wartawan adalah langkah mundur dalam Demokrasi transparansi dan keterbukaan informasi publik.
