“Karena untuk tahun 2026 penerimanya memakai DTSEN, kami berharap tidak ada yang dobel untuk penerima. Kemudian kalau sudah pernah menerima lalu bantuan tersebut dijual, jangan diberikan lagi,” tegas politisi PAN tersebut.
Di sisi lain, dewan mengingatkan adanya potensi hambatan serapan pasar akibat masa libur operasional program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan.
Jeda waktu tersebut diperkirakan akan berdampak langsung terhadap penurunan tingkat penyerapan hasil produksi telur dari para peternak lokal yang dinaungi oleh Program Gayatri.
“Karena MBG sedang libur satu bulan, ini akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan telur Gayatri,” tambahnya.
Sebagai langkah solutif jangka panjang, Komisi B DPRD Bojonegoro mendorong pemerintah daerah untuk menginisiasi pengembangan formula pangan lokal sebagai alternatif pakan ternak.
Ketersediaan pakan berbasis sumber daya domestik dinilai menjadi kunci utama untuk menekan tingginya biaya produksi yang selama ini kerap memicu kegagalan usaha budidaya di tingkat peternak prasejahtera.
Melalui intervensi pakan murah tersebut, penerima manfaat diharapkan mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya demi mewujudkan kemandirian ekonomi.(red)
