BOJONEGORO||TRANSISI NEWS-Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar 10 persen alokasi dana desa (ADD) dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan mandiri keluarga berupa ayam petelor mendapat dukungan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Namun, AKD Bojonegoro menyarankan kepada pemkab untuk memaksimalkan sumber daya lokal di setiap desa dalam pelaksanaan program ayam petelor bagi keluarga miskin agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat.
Ketua AKD Bojonegoro K.R.A.T Sudawam, SH menilai program ayam petelor bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem ini merupakan terobosan inovatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebab setiap desa diwajibkan untuk mengalokasikan 10 persen ADD yang diterima untuk program tersebut.
“Tentu kami sangat mendukung kebijakan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, program ayam petelor juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” kata pria yang menjabat Kepala Desa Pelem, Kecamatan Purwosari ini.
Menurut Sudawam perlu perencanaan matang agar program ayam petelor bagi keluarga miskin ini berjalan maksimal dan bisa membawa kemakmuran. Yakni harus memaksimalkan sumber daya lokal yang ada di masing-masing desa.
“Memaksimalkan sumber daya lokal ini memiliki beberapa keuntungan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sudawam menjelaskan, pelibatan sumber daya lokal bisa dilakukan Pemkab Bojonegoro mulai dari pembuatan kandang, pakan ayam, hingga penjualan dari hasil produksi.
Pembuatan kandang ayam bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di desa seperti dari bambu. Pembuatan kandang ayam juga bisa melibatkan penerima manfaat dan tukang kayu yang ada di setiap desa.
“Ini akan lebih efisien dan bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mulai dari awal program dilaksanakan. Sebab bahan kandang dari bambu mudah didapat, dan bisa mempekerjakan tukang yang ada di setiap desa sehingga bisa mendapat tambahan penghasilan dari membuat kandang, ” tutur kepala desa tiga periode ini.
“Beda lagi jika pembuatan kandang dan tempat pakan ayam ini dari pabrikan. Tidak ada nilai tambah ekonomi yang diterima warga, karena sudah dimonopoli,” tegas Sudawam.
