“Kalau ternyata sertifikatnya memang belum terbit, akan kami bantu untuk dilanjutkan pengurusannya dari awal,” tambahnya.
Keterangan lainnya juga disampaikan Mia, pendamping staff BPN Bojonegoro di program PTSL Desa Sambongrejo.
Ia menegaskan bahwa seluruh sertifikat PTSL di desa tersebut sudah jadi dan telah diserahkan kepada warga melalui pemerintah desa.
“Dulu memang ada beberapa sertifikat yang salah ketik nama atau alamat, tapi semuanya sudah diperbaiki di kantor BPN. Setelah revisi, sertifikat-sertifikat itu sudah kami serahkan kembali ke warga,” ungkap Mia.
Sementara itu, sejumlah warga Desa Sambongrejo berharap agar BPN dan Pemerintah Desa segera duduk bersama untuk membuka data penerima sertifikat PTSL secara terbuka.
Warga menilai, sudah lebih dari lima tahun mereka menunggu kepastian tanpa hasil.
Persoalan ini menjadi sorotan publik, mengingat program PTSL merupakan agenda nasional untuk mempercepat legalisasi aset tanah rakyat, dan Bojonegoro termasuk salah satu daerah yang mendapat alokasi besar sejak 2019.
Kasus di Desa Sambongrejo ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang. Baik BPN Bojonegoro maupun Pemerintah Desa diharapkan melakukan klarifikasi bersama agar kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL tidak luntur.
Transparansi data penerbitan dan penyerahan sertifikat menjadi kunci utama untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut ini. (Red/*)
