BOJONEGORO||TRANSISI NEWS- Kabupaten Bojonegoro mengalami permasalahan kesediaan air yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025 ini, sebanyak 106 desa diproyeksikan masih akan terdampak kekeringan, dan 93 desa di antaranya mengalami kekeringan ekstrem. Sehingga sangat mengandalkan bantuan pengiriman air oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Akan tetapi, cara pengiriman air oleh BPBD ini dipandang tidak berkelanjutan. Oleh karenanya, Pemkab Bojonegoro berniat untuk memprioritaskan tindak lanjut atas isu ini.
Untuk mencari solusi terkait masalah kekeringan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah (Wahono-Nurul), beberapa minggu sebelum pelantikan, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2025, berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya untuk mempelajari praktik dan strategi pengelolaan air yang sudah diterapkan di daerah tersebut.
Didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul, Bupati dan Wabup bertemu dengan kepala dan perangkat Desa Wisata Nglanggeran bersama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelola air bersih lokal.
Kabupaten Gunungkidul memang terus berusaha menjaga ketahanan air dengan pemanfaatan sumber air tanah, air permukaan, dan air hujan. Hampir semua sumber air tersebut dikelola untuk kebutuhan domestik dan air minum masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunungkidul, bersama kelompok masyarakat, perorangan, dan BUMDes. Selain itu, ketersediaan air juga digunakan untuk irigasi dan intensifikasi lahan pertanian, inovasi pertanian hortikultura, dan pengembangan pakan ternak.
