BOJONEGORO||TRANSISI NEWS – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah segera mengambil langkah dalam mengoptimalkan ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi bagi petani. Langkah ini menjadi bagian dari fokus meningkatkan kesejahteraan petani. Karena sesuai data BPS tahun 2023, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi 35,26% angkatan kerja atau sekitar 54.036 orang di Bojonegoro.
Dalam beberapa tahun terakhir, petani di Bojonegoro menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi akibat rendahnya kuota alokasi dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan data e-RDKK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi pada 2025 tercatat sebanyak 196.787 ton. Namun alokasi yang diberikan pemerintah pusat hanya 116.072 ton. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian.
Tidak hanya persoalan kuota, harga pupuk yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi keluhan para petani. Seperti yang terjadi di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, di mana pupuk Urea bersubsidi yang seharusnya dijual maksimal Rp 115 ribu per sak (50 Kg) justru ada yang dijual dengan harga Rp 140 ribu per sak. Kondisi ini menambah beban biaya produksi di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku pertanian.
Merespons kondisi tersebut, sejak sebelum masa pelantikan, Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi bersama PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD pada 16 dan 18 Januari 2025 lalu.
“Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, bersama PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD, kita mengupayakan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih stabil, lancar, dan tepat sasaran,” tegas Bupati Wahono.
