Adapun enam institusi yang dapat diisi oleh Anggota TNI Aktif adalah diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Makna dan Implikasi Revisi RUU TNI ini membawa beberapa implikasi yang cukup luas, baik dari segi pemerintahan, keamanan, maupun keseimbangan antara sipil dan militer.
Perluasan Peran TNI di Sektor Sipil Dengan bertambahnya jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, terjadi perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Hal ini dinilai sebagai upaya memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, terutama pada institusi seperti BNPB dan BNPT.
“Keterlibatan TNI sangat penting dalam beberapa hal seperti masalah Siber dan lain lain yang berhubungan dengan pertahanan Nasional,” Tambah Dandim Bojonegoro.
Dilanjutkan bahwa ada beberapa Hoax yang sengaja diedarkan seperti TNI bisa masuk ke jabatan sipil dan lainnya, dan Dwi Fungsi ABRI adalah Tidak benar. Sehingga tidak ada TNI yang terlibat politik praktis dan fokus pada ketahanan negara.
“TNI tidak ada intervensi ke pemerintah Sipil, dan TNI tepat Profesional dan Fokus Pada Pertahanan Nasional, serta TNI tidak berpolitik Praktis, sehingga banyak hoax yang sengaja disebar oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab seolah olah TNI kembali ke Dwi Fungsi ABRI,” Pungkas Dandim Bojonegoro Letkol CZI Arif Rochman Hakim.
Dandim Bojonegoro juga berharap awak media bisa mengawal TNI agar apa yang dikhawatirkan masyarakat Luas tidak terjadi, sehingga apa yang menjadi kurang paham terkait UU TNI untuk disampaikan ke masyarakat luas. (Red)
