“Insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, mengingat gaji yang ada saat ini tidak memadai,” tambahnya.
Selain isu insentif guru, rapat ini juga membahas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Bojonegoro. Komisi C DPRD bersama jajaran terkait berupaya memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Terkait usulan revisi undang-undang, Komisi C akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi para guru. Dan untuk Bosda di tahun 2025, pemerintah kabupaten telah menganggarkan Rp 52 miliar, dan itu tidak hanya diperuntukkan sekolah negeri saja namun juga swasta.
“Skema insentif guru tidak harus namanya insentif, namun kita ada Bosda. Tinggal bagaimana pelaksanaan Bosda di tahun 2025 ini seperti apa. Nanti skemanya lewat Bosda ini kita tingkatkan di tahun 2026,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto.
Untuk rekrutmen ASN, sejumlah masukan telah diberikan guna memastikan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga administrasi di Bojonegoro dapat terpenuhi. Menanggapi rekrutmen ASN/PPPK, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Aan Syahbana menyampaikan,selama aturan memperbolehkan dan mengatur guru madrasah swasta dapat mendaftar PPPK maka akan dilakukan.
“Kami menjalankan aturan yang ada, kalau ada aturan baru ya kita jalankan,” tuturnya.
Ketua FGSNI Bojonegoro Moh Burhanudin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal semua tuntutan yang disampaikan sampai terealisasi dan tuntas.
“Kita akan mengawal sampai tuntas,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan demi peningkatan kualitas pendidikan di Bojonegoro.
DPRD Bojonegoro bersama stakeholder terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang berlandaskan regulasi, sehingga kesejahteraan guru swasta, pelaksanaan PIP, dan rekrutmen ASN dapat ditingkatkan secara signifikan.(sy)
