Papua Barat- Transisinews.com. Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy kini mempertanyakan Proyek Jalan Strategis Nasional Kaimana- Wasior Tahun Anggaran 2021. diduga pelaksanaan Kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional V Papua Barat (Satker PJN V Papua Barat).
Proyek tersebut diduga keras belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga saya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat melakukan langkah hukum atas menyelidiki kasus tersebut. Ungkap Warinussy kepada awak media hari ini tanggal 16 Agustus 2024
Warinussy juga mendesak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) untuk memainkan fungsi kontrol (control public) nya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Karena itulah saya mendorong DPR PB untuk dapat melakukan pemanggilan secara politik kepada Pimpinan Satker PJN V Papua Barat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Provinsi Papua Barat Agar memberikan keterangan di depan rapat DPR PB.
