Warga mendesak adanya pengawasan ketat dan edukasi agar kelestarian alam tetap terjaga dari eksploitasi berlebihan.
Menanggapi hal tersebut, Moch. Choirul Anam menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap seluruh program yang berjalan di lapangan.
Terkait keluhan program MBG, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD.
”Kami akan meminta klarifikasi dari pihak pelaksana. Jika memang diperlukan, kami akan melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar,” tegas Choirul Anam.
Politisi PAN ini menambahkan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas.
Baginya, masukan langsung dari warga adalah dokumen penting yang akan dibawa hingga ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
”Masyarakat jangan ragu menyampaikan temuan atau keluhan. DPRD harus hadir dan mendengar langsung, bukan hanya bekerja di balik meja, agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan,” pungkasnya.(red)
