“Jika ada 121 kampung dan 2 kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan, dan ada pemotongan sebesar Rp 83.250.000 per kampung, maka total anggaran yang dipotong Rp10 073.250.000,” ujar Jackson, Selasa 27 Januari 2026.
Menanggapi temuan ini, DPD LIN Papua Barat Daya menyatakan tengah merampungkan seluruh dokumen barang bukti untuk segera diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), baik melalui Kejaksaan Negeri Sorong, Kajati Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jackson juga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Sorong Selatan serta Inspektorat daerah untuk tidak tutup mata.
Ia meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh kampung yang menerima dana program strategis tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Dana program strategis kampung adalah hak masyarakat kecil untuk maju. Jika ada oknum yang berani bermain-main dengan uang rakyat, mereka harus mempertanggungjawabkannya secara hukum,” tambahnya.
Terpisah, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Bodory ketika dikonfirmasi membantah jika, ada pemotongan anggaran program tersebut.
“Kami hanya mengeluarkan rekomendasi, sedangkan untuk nilai uangnya itu urusan masing-masing kampung, ” kata Yohan Bodory yang kini menjabat Wakil Bupati Sorong Selatan kepada Transisi News, Selasa 27 Januari 2026 malam melalui sambungan telepon.
Ironisnya pagi pada pukul 09.30 wita Yohan Bodory sempat Wa, dengan kalimat, kalau bisa Konsultasi dulu kepada Kuasa Hukum Wakil. tujuan rilis pemberitaan.
