“Kita harus selektif dan terbuka agar prosesnya diterima semua pihak,” ujarnya.
Mustakim, Sekretaris Komisi A, menegaskan bahwa antisipasi kerawanan sosial sama pentingnya dengan persiapan administratif.
Ia berharap Pilkades PAW menghasilkan pemimpin yang diterima luas dan mampu menjaga kondusifitas desa.
Erik Maulana Heri Kiswanto dari Komisi A mengingatkan pentingnya patuh pada regulasi, termasuk moratorium pusat, untuk menghindari masalah hukum.
Komisi A DPRD Bojonegoro Ingatkan Pentingnya Patuh Regulasi dalam Pilkades PAW. Komisi A berjanji mengawal proses Pilkades PAW dengan membuka komunikasi intensif bersama pemkab, BPD, dan masyarakat desa.
“Musdes harus jadi ajang demokratis yang sehat, bukan sumber perpecahan,” kata Sudiyono.
Rapat menyepakati dua hal krusial: perlunya transparansi dalam penentuan tokoh desa untuk Musdes dan pemetaan antisipatif terhadap potensi kerawanan sosial untuk memastikan Pilkades PAW berjalan tertib dan diterima semua pihak.(sy)
