Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan harapan, antara lain bagaimana pemerintah akan memantau dan mengevaluasi kinerja BRIDA agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,?
Serta bagaimana mekanisme evaluasi yang transparan, seperti laporan kinerja tahunan, audit independen, atau penilaian berbasis indikator yang terukur, untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas BRIDA,?
“Fraksi Partai Demokrat memiliki harapan besar agar Raperda ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa Raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam Pansus DPRD Kabupaten Bojonegoro.(sy)
