Disinggung masalah Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Sudiyono mengatakan memang Perda ini harus diterapkan jika ingin mendapatkan nominasi Kabupaten Sehat dan perda ini telah kita bahas beberapa kali serta memang mandatori dari Kementerian Kesehatan untuk segera ditetapkan.
“Perda ini harus ada, kerena ini syarat utama untuk menguji Kabupaten menjadi Daerah yang sehat, dan pembahasan perda ini dapat segera terselesaikan kita harus mengundang beberapa instansi pemerintahan juga petani tembakau,” tambahnya.
Perda tersebut tidak mempengaruhi nasib pekerja rokok / karyawan pabrik rokok, dan petani tembakau dikarenakan beberapa daerah bahkan sudah mulai mengatur tentang penyediaan fasilitas khusus merokok di tempat kerja.
“Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi terkait dampak positif dan negatifnya, juga telah menetapkan area-area tertentu sebagai kawasan tanpa rokok, seperti tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat umum, dan tempat ibadah,” kata Sudiyono yang juga menjabat Ketua Komisi A.
Meskipun demikian, implementasi Perda (Peraturan Daerah) KTR (Kawasan Tanpa Rokok) harus tetap memperhatikan hak-hak pekerja rokok serta petani tembakau agar dapat memberikan solusi yang adil dan bijaksana. (Sy)
