Peristiwa

Warinussy; MRPB Mendorong Lahirnya Draft Regulasi Berbentuk Peraturan Daerah (Perda) Manokwari, Terkait Pengelolaan Tambang Emas Di- Papua Barat

mmcnews00
×

Warinussy; MRPB Mendorong Lahirnya Draft Regulasi Berbentuk Peraturan Daerah (Perda) Manokwari, Terkait Pengelolaan Tambang Emas Di- Papua Barat

Sebarkan artikel ini
Img 20240316 Wa0095

PB- Transisinews.com. Dengan bersandar pada amanat pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Maka masyarakat Asli Papua dari 7 (tujuh) wilayah adat Sub Suku Meyak yang hidup di dataran Prafi Masni (Pramasi) melakukan pertemuan bersama Dewan Adat 7 (tujuh) wilayah adat Sub Suku Meyah di Kampung Sambab, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Sabtu 16 Maret 2024.

Pertemuan ini dihadiri Ketua Dewan Adat Sub Suku Meyakh Musa Mandacan yang juga adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Juga turut hadir Sekretaris MRPB serta Advokat dan Kuasa Hukum 7 (tujuh) Kepala Suku Meyakh. Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari. menyampaikan Pokok hasil pembicaraan utama adalah mengenai keinginan luhur para pemilik ulayat tanah di dataran Wasirawi, Wariori dan Masni yang memiliki potensi kandungan mineral emas.

Mereka berkeinginan untuk dapat mengelola mineral tambang tersebut dengan investor yang mereka pilih sendiri. Sehingga hal ini dapat diatur sesuai dengan amanat pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yaitu tentang sahnya suatu perjanjian. Yang mana harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ucapnya

Warinussy menambahkan Syarat- syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya akan menyebabkan terpenuhinya kedudukan perjanjian sebagai hukum bagi mereka yang bersepakat sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 1313 KUHP Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dalam pertemuan tersebut para pemilik ulayat, kepala suku dan investor serta Pihak Dewan Adat berkeinginan untuk menjalankan usahanya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *