Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan bahwa ada sinergi kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang tercermin dalam enam program prioritas. Yakni menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting, pengendalian inflasi, meningkatkan kualitas pendidikan, kebencanaan dan meningkatkan pendapatan dari investasi UMKM dan wisata.
“Berkaitan hal tersebut maka ada target dan realisasi. Maka diharapkan PPPK melaksanakan kinerjanya secara maksimal,” ujarnya.
Nurul Azizah juga menuturkan bahwa dalam SK sudah tertulis masa kinerja selama 5 tahun. Namun dalam pelaksanaannya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi.
Dari 1.935 PPPK tersebut untuk penempatan kerjanya, BKPP telah mempunyai pertimbangan tertentu. “Semata-mata hanya untuk pemerataan dalam kebutuhan dari OPD dalam pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Salah satu penerima SK PPPK tenaga teknis Penyuluh Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Moh. Sunjarno dari Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru mengungkapkan banyak terimakasih kepada Pemkab Bojonegoro atas kesempatan dan upaya dari pemkab dalam penyelenggaraan PPPK ini. “Kami siap memberikan kontribusi ide, gagasan dan siap menjadi mitra kerja bagi Pemkab Bojonegoro,” tukasnya.
