Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan bahwa penurunan angka stunting merupakan kebijakan strategis dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Ini sesuai program Pj Bupati Bojonegoro. Yakni enam isu prioritas yang harus dituntaskan diantaranya adalah kemiskinan, stunting, meningkatkan pendidikan, pengendalian inflasi, kebencanaan dan meningkatkan pendapatkan UMKM dan wisata.
“Besok Rabu ada penilaian, maka kita lihat dari masing-masing indikator penilaiannya,” ungkapnya.
Pada 2022 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan skor 127,25 dan peringkat 9 dari 30 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan di 2023 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan skor 98,10 dan peringkat 12 dari 38 kabupaten/kota. Penurunan nilai dan peringkat tersebut karena indikator penilaian yang berubah, prevalensi stunting Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan dari 23,9 persen tahun 2022 menjadi 24,3 persen tahun 2023. Sehingga berpengaruh pada keberhasilan kinerja penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro.
“2024 kita lihat ini ada penilaian yang meliputi paparan 50 persen dan data dukung 50 persen. Hal ini memerlukan kolaborasi agar data ini nanti lengkap, narasinya lengkap, data dukungnya lengkap,” tegasnya.
Data Dinas Kesehatan melaporkan hasil survei dari 24 persen menjadi 14.1 persen. Sehingga di saat ada kementerian, dianggap yang paling berhasil karena penurunanya lebih dari 10 persen. Waktu itu disampaikan bahwa penanganan dari Kabupaten Bojonegoro bagus dan penurunannya tajam.
“Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan, hari ini 14,1 persen, target tahun 2024 ini akan kita evaluasi lagi. Hasil akhirnya kita ingin bahwa kebijakan Bapak Pj Bupati selama satu tahun ini tercapai hasilnya,” pungkasnya
