Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya masyarakat.
“Sinergi antara media dan pemerintah sangat penting agar iklim demokrasi tetap sehat dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta berimbang,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi media di lapangan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah soal keadilan kemitraan media, khususnya bagi media lokal.
Perwakilan media Pantura menyoroti perlunya perlakuan yang setara terhadap seluruh perusahaan media dalam mendapatkan akses informasi maupun kerja sama kemitraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, seluruh media memiliki kontribusi yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, tidak seharusnya ada diskriminasi ataupun perlakuan tebang pilih dalam menjalin kemitraan.
Menanggapi hal tersebut, jajaran Komisi A dan Banggar DPRD Lamongan menyatakan siap menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan insan pers.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan bahwa DPRD Lamongan terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari media demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.
“Kami menyambut baik seluruh masukan dari rekan-rekan jurnalis. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan program pembangunan sekaligus menjadi kontrol sosial yang konstruktif,” ungkap Dimyati.
Dia juga menegaskan bahwa seluruh organisasi media dan aliansi pers di Kabupaten Lamongan berhak mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari sisi akses informasi, perlindungan, maupun penghormatan secara sosial dan profesional.
Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara DPRD Lamongan dan insan pers demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat. (Red/*)
