Regulasi rekrutmen PPPK yang belum berpihak secara adil pada akumulasi masa pengabdian guru senior.
Minimnya instrumen perlindungan hukum dalam pemenuhan hak profesi guru.
Lebarnya disparitas pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) belajar antara sekolah negeri dan swasta.
Beban tumpukan administrasi kedinasan yang menyita waktu fokus mengajar para guru di kelas.
Menyikapi deretan rapor merah itu, PGMM menyodorkan draf rekomendasi taktis.
Beberapa di antaranya meliputi intervensi peningkatan kuantum insentif daerah untuk guru swasta, percepatan skema inpassing, perluasan kuota seleksi PPPK berkeadilan, hingga penguatan subsidi anggaran operasional bagi madrasah dan sekolah swasta terpencil.
Apresiasi tinggi dilayangkan PGMM kepada jajaran Fraksi PKB DPRD Bojonegoro yang dinilai responsif membuka sumbat komunikasi tersumbat bagi para pelaku pendidikan akar rumput.
Hasil resume FGD ini diharapkan tidak menguap sebagai dokumen seremonial, melainkan lekas dikonversi menjadi produk kebijakan atau regulasi daerah yang konkret.
Langkah terdekat, PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro segera merampungkan naskah akademik berisi poin-poin rekomendasi FGD tersebut.
Dokumen resmi itu akan didistribusikan secara simultan kepada pimpinan DPRD Bojonegoro, jajaran eksekutif Pemkab Bojonegoro, hingga kantor perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) demi melahirkan tata kelola dunia pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.(red/*)
