BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro pada Senin, 2 Juni 2025.
RPJMD ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Bupati menjelaskan bahwa RPJMD kali ini diselaraskan dengan visi pembangunan nasional dan provinsi, yang menekankan kemajuan berkelanjutan dan keunggulan daerah.
“Lima misi utama dirumuskan, meliputi pengembangan sumber daya manusia, perekonomian yang produktif dan adil, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta penguatan budaya lokal,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan sebelumnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan pelayanan publik.
“Meski demikian, tantangan masih ada, terutama di sektor ekonomi dan kesenjangan sosial,” ujarnya.
Bupati berharap dokumen RPJMD dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD agar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kami membuka ruang pembahasan bersama untuk menyempurnakan dokumen ini demi kemajuan Bojonegoro yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutur Bupati Bojonegoro.
Menanggapi nota penjelasan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Fraksi DPRD Bojonegoro, menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, termasuk Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya memberikan tanggapan atas Nota Penjelasan Bupati.
Mereka mendorong agar penyusunan RPJMD 2025-2029 lebih memprioritaskan pembangunan manusia, layanan dasar, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, penyusunan RPJMD 2025-2029 harus memprioritaskan pembangunan manusia dan layanan dasar yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Mereka menekankan pentingnya konsistensi dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Fraksi Golkar juga menyoroti beberapa fokus pembangunan yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
Mereka menekankan bahwa optimalisasi penggunaan sumber daya harus dilakukan secara efisien, efektif, dan berkeadilan.
Selain itu, Fraksi Golkar menyarankan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Menengah dan Inklusif (RSDMI) Bojonegoro 2025-2029 sebagai pijakan hukum yang jelas.
“RPJMD ini harus konsisten dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Kita ingin ada sinkronisasi antara pusat dan daerah,” tegas Annafy Aisya Sahila, juru bicara Fraksi Partai Golkar.
Dengan demikian, diharapkan RPJMD dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan Bojonegoro yang berkelanjutan dan berkeadilan.
