Senada dengan itu, Sekretaris PJI Kaltim, Tommy Simanjuntak, menekankan bahwa pihaknya menerapkan standar ketat dalam perekrutan anggota.
Setiap anggota diwajibkan berasal dari perusahaan media berbadan hukum dan tunduk pada Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Sikap tegas organisasi juga disampaikan langsung oleh Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori.
Dia menegaskan bahwa PJI berkomitmen penuh menjalankan seluruh aturan yang berlaku di dunia pers nasional.
“PJI berdiri di atas regulasi. Kami menjunjung tinggi Undang-Undang Pers serta seluruh ketentuan Dewan Pers,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa PJI merupakan organisasi yang telah terdaftar sejak era reformasi 1998 dan tercatat dalam pengakuan Dewan Pers melalui surat resmi tahun 2017.
Bahkan, PJI turut berperan dalam penyusunan Kode Etik Wartawan Indonesia yang kemudian menjadi dasar Kode Etik Jurnalistik.
Tak hanya itu, hingga saat ini PJI telah sembilan kali menyelenggarakan UKW bekerja sama dengan lembaga pelaksana tersertifikasi Dewan Pers, dengan pembiayaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.
“Kehadiran pimpinan Dewan Pers dalam berbagai kegiatan PJI menjadi bukti nyata eksistensi dan keseriusan kami menjaga profesionalisme jurnalistik,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hartanto menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Wakil Gubernur Kaltim.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Seno Aji atas komitmen dan dukungannya dalam memfasilitasi UKW bagi anggota PJI Kaltim,” pungkasnya. (red/mstr)
