BOJONEGORO||TRANSISINEWS – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos) menegaskan bahwa kebijakan penempelan stiker pada rumah keluarga penerima bantuan sosial (bansos) merupakan langkah strategis untuk memperbaiki akurasi dan transparansi data kemiskinan.
Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi serta mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi bantuan di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis.
Saat ini, rujukan yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan DTKS, Regsosek, dan P3KE.
”Dalam DTSEN terdapat 10 desil peringkat kesejahteraan. Desil 1 hingga 5 merupakan kelompok yang berpotensi menerima bantuan. Data ini diperbarui secara berkala setiap tiga bulan karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah kapan saja,” ujar Agus dalam diskusi podcast bersama Dewan Jegrank, Jumat (9/1/2026) malam.
Agus memaparkan bahwa langkah ini bukan hal baru, mengingat daerah lain seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan kebijakan serupa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Di Bojonegoro sendiri, kebijakan ini juga berfungsi untuk mensinkronkan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) hasil Musyawarah Desa (Musdes) dengan program bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemkab.
