Sesi kedua kunjungan difokuskan pada pemetaan aspek sosial-legal, khususnya penyelarasan administrasi lahan yang bersinggungan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat.
Jenderal bintang dua ini menekankan bahwa pendekatan humanis, sosialisasi yang masif, dan musyawarah mufakat adalah kunci utama guna melahirkan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun.
”Kehadiran kami di sini adalah untuk duduk bersama, berdialog, dan merumuskan jalan keluar yang paling adil demi kelancaran pembangunan fasilitas negara ini,” tegas Mayjen TNI Rudy Saladin.
Perhutani KPH Bondowoso, Misbahul Munir. Pihaknya menyatakan komitmen penuh untuk memuluskan regulasi di sektor kehutanan, termasuk mempercepat penataan vegetasi pada titik koordinat yang masuk dalam area pembangunan.
Dukungan serupa mengalir dari Kepala Desa Klatakan Narwiyoto, S.H., serta pengurus KTH Agung Hijau Bersama, Pipin Pinatiningsih.
Mereka membuka pintu komunikasi yang lebar mengenai proses administrasi maupun opsi penyediaan lahan pengganti, dengan harapan tetap memberikan asas keadilan bagi para petani penggarap.
Pangdam menambahkan, eksistensi BTP dan YTP di Situbondo nantinya wajib melibatkan potensi tenaga kerja lokal.
Kehadiran satuan baru ini tidak sekadar menjadi benteng pertahanan teritorial, melainkan harus bertindak sebagai stimulus ekonomi, penggerak sektor ketahanan pangan, peternakan, serta pusat pelayanan kesehatan bagi kemaslahatan masyarakat Situbondo secara berkelanjutan.(red/DamV)
