BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Isu pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali mencuat ke ruang publik setelah informasi mengenai alokasi anggaran senilai lebih dari Rp2,6 miliar tersebar.
Namun, Sekretariat DPRD dan pimpinan legislatif menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja dan efisiensi pemerintahan, bukan bentuk pemborosan atau kemewahan.
Pengadaan mobil dinas tersebut merupakan bagian dari paket pengadaan kendaraan dinas Pemkab Bojonegoro yang dialokasikan melalui APBD 2025, dengan total nilai mencapai Rp7,09 miliar.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sahudi, menjelaskan bahwa kendaraan dinas yang selama ini digunakan sudah berusia lebih dari lima tahun (keluaran 2018) dan mengalami berbagai kerusakan yang cukup serius. Beberapa unit bahkan mengeluarkan asap berlebihan dan hanya mampu melaju pada kecepatan terbatas.
“Mobil dinas kami sudah sangat tua dan mengalami kerusakan signifikan. Ini jelas menghambat mobilitas dan efisiensi kerja, terutama saat menghadiri rapat penting di Jakarta atau kunjungan kerja luar daerah,” ungkap Sahudi.
Sahudi juga menyebut bahwa Bojonegoro menjadi salah satu dari sedikit kabupaten di Jawa Timur yang belum melakukan pembaruan armada kendaraan dinas, sementara daerah tetangga seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik telah lebih dahulu mengganti kendaraan dinasnya dengan yang lebih layak.
Terkait jenis kendaraan, Sahudi menyatakan bahwa pilihan jatuh pada Innova Zenix dengan kapasitas 2200 cc untuk wakil ketua dan 2500 cc untuk ketua DPRD, sesuai dengan aturan berlaku.
“Kalau bicara kemewahan, bisa saja memilih lebih tinggi, tapi kami memilih kendaraan yang sederhana, efisien, dan sesuai regulasi,” tegas Sahudi.
