Sebagai langkah lanjut, Komisi D menjadwalkan inspeksi lapangan untuk melihat langsung titik-titik proyek yang mandek tersebut.
“Kami berharap BBWS bisa segera mengeluarkan rekomtek agar pembangunan bisa langsung dikebut,” tambahnya.
Di sisi lain, jalannya hearing juga diwarnai kritik pedas dari legislatif terkait arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Dinas PU SDA didesak untuk mengalihkan fokus dari sekadar estetika kota ke penanganan banjir yang menyentuh akar masalah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menegaskan bahwa penataan sistem pengairan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir melalui pembuatan master plan penanganan banjir yang jelas.
“Hari ini kami mendorong agar tata kelola air bisa jauh lebih baik. Dinas PU SDA harus melakukan pengelolaan air secara komprehensif, termasuk normalisasi di berbagai titik penampungan air. Jangan hanya fokus mempercantik kota atau membangun trotoar saja,” tegas Sukur.
Menurutnya, normalisasi sungai dan perluasan area resapan air jauh lebih mendesak guna mengantisipasi luapan debit air saat musim penghujan tiba.
Selain masalah paket proyek yang mandek dan tata kelola air perkotaan, DPRD Bojonegoro juga menyoroti ancaman abrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang kondisinya kian mengkhawatirkan dan mengancam pemukiman warga.
Legislatif meminta eksekutif segera merumuskan langkah taktis jangka panjang untuk memitigasi longsoran di sepanjang bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut.
“Untuk persoalan daerah aliran Bengawan Solo yang tergerus, hal itu sudah kami sampaikan. Dalam satu atau dua tahun ke depan nanti harus ada formulasi penanganan khusus,” pungkasnya.(red)
