“Kami sangat menyayangkan pihak-pihak terkait yang seolah tutup mata dengan antrean panjang di berbagai SPBU di Bojonegoro,” tegas Didik, Jum’at (31/10/2025).
Menurut Didik, pemberitaan media online beberapa hari terakhir yang mengangkat dugaan mafia solar semakin memperkuat dugaan adanya praktik menyimpang yang merugikan masyarakat luas.
“Kami berharap aparat dan instansi terkait segera turun tangan dan menertibkan oknum-oknum yang mempermainkan distribusi BBM bersubsidi,” lanjutnya.
Didik yang juga menjabat Paralelagal, LBH JP Nusantara yang berkantor di Sidoarjo menilai, tindakan seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“Kalau dibiarkan, masyarakat kecil dan pengusaha transportasi seperti kami yang paling dirugikan. Pemerintah harus tegas,” pungkasnya.
Fenomena antrean panjang di SPBU wilayah Bojonegoro kini menjadi sorotan publik. Banyak pihak mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait agar segera mengusut tuntas dugaan peredaran solar bersubsidi yang diselewengkan oleh oknum mafia. (***)
