“JDP telah memiliki banyak pengalaman melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak ditanah Papua maupun di Indonesia dan di kalangan diaspora internasional mengenai bagaimana memulai dialog damai di Tanah Papua. Sehingga JDP justru menyayangkan adanya statement para capres yang sama sekali masih bersifat abu-abu mengenai cara menyelesaikan konflik sebagai sumber bahkan potensi pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua selama ini.
JDP sangat menaruh perhatian pada edisi berikut dari debat Capres-cawapres Pemilu 2024 yang mampu memberikan gambaran konkrit kepada rakyat Papua dan dunia tentang apa peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh ketiga Capres- cawapres Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan demokrasi secara baik demi melindungi hak asasi manusia, semua warga bangsa, termasuk Orang Asli Papua (OAP). JDP setuju bahwa di dalam pasal 45 dan pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ungkap Yan Warinussy
telah diatur mengenai cara penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Sehingga JDP sangat setuju bahwa keinginan melakukan dialog dengan semua pihak di Tanah Papua hendaknya tidak sebatas retorika dan janji politik dari Capres Anis Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo. Keinginan dan janji Anis dan Ganjar akan terus di kawal bersama oleh JDP bersama seluruh organisasi masyarakat sipil (OMS) di Tanah Papua. Sementara pernyataan Capres Prabowo akan terus dikawal terkait rencana penegakan hukum dan penguatan aparat keamanan di Tanah Papua serta pembangunan ekonomi rakyat. Tutup Warinussy
