“Kami melakukan perjuangan transisi energi bukan karena ada perjanjian internasional, kami melakukannya karena betul-betul peduli untuk menjaga bumi dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” pungkas Darmawan.
Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar menyampaikan bahwa PLN telah menjalankan berbagai inisiatif dalam melakukan transisi energi. Bersama Pemerintah, PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang paling hijau sepanjang sejarah dengan mayoritas penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2030 akan berasal dari EBT, yaitu sebesar 51,6% (21 GW).
Beberapa langkah nyata lain yang telah dilakukan PLN adalah mengganti 800 Megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan pembangkit gas, menghapus 13 GW PLTU dan menggantikan 1,8 GW PLTU dengan pembangkit EBT sebagai _baseload._ Bahkan, 1,3 GW PLTU yang sudah dalam pipeline dan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) juga telah dibatalkan.
“Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan. Kami berencana untuk memberikan lebih banyak ruang bagi EBT untuk masuk ke dalam sistem kelistrikan,” ujar Suroso.
Ke depan, Pemerintah bersama PLN telah menyiapkan strategi _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED) guna memfasilitasi penambahan kapasitas pembangkit yang 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga tahun 2040.
“Kami membangun suatu ekosistem menuju ke arah ramah lingkungan. Tentu saja skenario yang sangat agresif ini harus mempunyai landasan yang jelas. Kami bersama Pemerintah sedang menuangkan program ARED ke dalam RUPTL terbaru,” ungkapnya.
Melalui ARED, lanjut Suroso, PLN akan dapat mengatasi tantangan ketidaksesuaian antara lokasi mayoritas sumber EBT yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan dengan pusat permintaan listrik di perkotaan. Dengan membangun _Green Transmission Line_ dan _Smart Grid,_ PLN sekaligus akan memecahkan tantangan intermittensi dari listrik EBT. (Red)
