Tahun 2026, pembiayaan daerah ditargetkan Rp1,296 triliun, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp1,809 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp512 miliar.
“Perencanaan kas yang akurat adalah kunci utama untuk meningkatkan serapan anggaran. Diperlukan koordinasi, komitmen, dan rencana kegiatan yang realistis,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta agar pemerintah fokus memperbaiki mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk sekolah yang dikelola yayasan atau lembaga swasta.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan akses dan kualitas layanan publik, perbaikan infrastruktur pendidikan agar lebih layak dan merata.
Fraksi PKB merekomendasikan agar Raperda APBD 2026 dibahas lebih lanjut secara mendalam, agar hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Harapan kami, APBD 2026 menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan Bojonegoro yang Makmur dan Membanggakan,” tutupnya. (Sy)
