Sedangkan warga sipil yang diduga tewas akibat perlakukan aparat TNI sebanyak 4 (empat) orang dan yang luka- luka sebanyak 2 (dua) warga. Sementara warga sipil yang diduga tewas akibat perbuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) warga lainnya dinyatakan mengalami luka. Dengan demikian maka berdasarkan amanat Pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jelas negara Republik Indonesia belum dapat menunjukan dirinya mampu menyelesaikan peristiwa, pungkasnya
dugaan pelanggaran HAM Berat dan kekerasan di Tanah Papua hingga 23 Tahun ini. Selaku Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM John Humphrey Freedom Award dari Canada Tahun 2005, saya mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mengundang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa) (PBB)
“untuk mengunjungi Tanah Papua dan memastikan bahwa laporan tentang dugaan telah terjadinya kekerasan dan atau dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua dapat terverifikasi. Presiden Joko Widodo menurut saya dapat melakukannya di jelang akhir kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini.
