BOJONEGORO||TRANSISINEWS-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Abdullah Umar, menanggapi dugaan kelebihan bayar terkait pembelian alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Bojonegoro, Senin 5 Mei 2025. Menurutnya, jika temuan tersebut berasal dari media, maka harus dilaporkan ke pihak yang berwajib.
“Jika temuan tersebut dari media, ya harus dilaporkan ke pihak yang berwajib,” kata Abdullah Umar.
Selain itu, jika temuan tersebut merupakan rekomendasi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka pemerintah kabupaten harus mengembalikan sesuai rekomendasi BPK.
“Jika memang temuan tersebut rekomendasi dari BPK, ya pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas kesehatan harus mengembalikannya,” ujarnya.
Abdullah Umar juga menyatakan bahwa DPRD belum melakukan koordinasi dengan Komisi C maupun Komisi D terkait dugaan penyimpangan tersebut. Namun, DPRD akan menggali informasi terkait hal tersebut.
“Saya belum koordinasi dengan komisi C maupun Komisi D yang kebetulan membidangi dengan hal itu,” katanya.
Ketika ditanya tentang temuan pembelian tanah di lokasi Rumah Sakit Khusus Onkologi di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Abdullah Umar menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi tidak sesuai, maka akan disampaikan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Jika memang ditemukan indikasi yang tidak sesuai, ya kita disampaikan saja ke pihak yang berwenang,” tutupnya.(sy)
