Papua- Transisinews.Jaringan Damai Papua (JDP) menegaskan mempertanyakan kinerja aparat keamanan dari Polda Papua bersama Satuan Tugas (Satgas) Damai Carstensz yang berada di dekat dan atau di wilayah penambangan ilegal Kali I, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Sebab pada Senin (16/10)
terjadi “serangan” dari kelompok yang disebut “kelompok kriminal bersenjata” (KKB) yang menyasar para warga sipil pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Akibatnya sebanyak 7 (tujuh) warga sipil asal Sulawesi Selatan meregang nyawa,” tutur Jubir Jaringan damai Papua (JDP) Warinussy bagian Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)
Warinussy Menambahkan saya tidak melihat adanya keseriusan Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto dalam memberikan jaminan keamanan bagi segenap warga sipil di wilayah hukumnya. Kematian sia-sia para warga sipil pendulang emas tersebut mengakibatkan kian panjangnya potensi konflik bersenjata diantara aparat keamanan negara (TNI dan Polri) dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang terkadang disebut sebagai KKB
Sebagai Jubir JDP juga menyerukan kepada Kapolda Papua Irjen Pol.Mathiis Fachiri untuk mampu menelusuri melalui penyelidikan (investigasi) maksimal, guna mengetahui dan mengambil langkah tegas berupa penangkapan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab menurut hukum dan diseret ke pengadilan yang berwenang.
“konflik sosial politik di Tanah Papua mesti diakhiri segera. Konflik tidak boleh ditingkatkan atau diupayakan untuk tetap langgeng melalui cara-cara busuk dan rendah dengan senantiasa mengorbankan warga sipil yang tidak berdosa, termasuk para pendulang emas yang ada didan sekitar wilayah konflik.
Sehingga memungkinkan lahirnya “pembenaran” argumentasi bahwa Papua adalah tanah konflik, sehingga diperlukan kehadiran personil keamanan dalam jumlah kian besar, tapi tak pernah sedikitpun ada kemauan negara untuk menyudahinya. Sementara rakyat sipil selalu menjadi “sasaran” untuk menjustifikasi bahwa pelakunya adalah pihak yang dipandang sebagai lawan dalam konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua. Ujar Yan Warinussy
