Menurut pandangan hukum Warinussy seyogyanya saat ini Kajari Sorong Makrun, SH, MH dapat kembali menyurati BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk segera mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara ada Kasus dugaan Tipikor pengadaan ATK dan Barang Cetakan di BPKAD Kota Sorong Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk kepentingan penegakan hukum.
kasus dugaan Tipikor Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019 serta Kasus Dugaan Tipikor pada Kegiatan (Proyek) Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (PK RTRW) di Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020.”ungkap Warinussy
Lanjut,” dikabupaten Tambrauw terkait dugaan pemotongan dana kampung sejumlah Rp.33 Milyar pada Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Serta sejumlah kasus dugaan Tipikor lainnnya yang tengah diselidiki di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama.
Saya ingin mengingatkan Saudara Kajati Papua Barat yang baru ini terkait dugaan Tipikor ada kasus Pembangunan Jalan Kaimana-Wasior yang tengah diselidiki oleh Kejati Papua Barat agar ditelusuri secara Adil, Deni menjawab tuntutan masyarakat adat di wilayah Adat Mairasi Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Karena diduga keras badan jalan tersebut melintasi wilayah adat Suku Mairasi tersebut. Jelas Warinussy
