Papua- Transisinews.com. Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-75, 10 Desember 2023, saya hendak menyampaikan pandangan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum menunjukkan komitmen yang sungguh dan serius untuk menyelesaikan kasus- kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua.
Hal itu disebabkan karena Negara tidak memberi ketegasan sikap untuk mewujudkan amanat pasal 45 dan pasal 46 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Di dalam amanat pasal 45 disebutkan pada ayat (1) Pemerintah l, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi Papua”. Dijelaskan Warinussy Kepada Awak Media,
Kemudian dalam ayat (2) disebutkan “Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Saat ini dalam fakta baru ada Perwakilan Komnas HAM RI yang berkantor dijayapura, Provinsi Papua. Tuturnya
